Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memiliki cara tersendiri untuk memberikan sanksi kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang bolos usai libur tahun baru. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta untuk terus memantau absensi PNS.

Kami sudah ada mekanismenya jadi kalau sampai mereka telat atau tidak masuk nanti potong TKD, itu saja sanksinya

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sudah ada mekanisme untuk PNS yang bolos, yakni pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Sanksi itu, dinilai cukup efektif untuk memberikan efek jera kepada PNS yang membandel.

"Kami sudah ada mekanismenya jadi kalau sampai mereka telat atau tidak masuk nanti potong TKD, itu saja sanksinya," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/1).

Selain itu kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing juga diminta untuk ikut mengawasi pegawainya. "Kalau urusan ngecek itu nanti urusan kepala BKD saja. Sama SKPD masing-masing," tandasnya.